Belajar dari abad ke-14, peran ulama dalam sebuah negara sangat diperlukan. Terutama untuk ikut membantu memikirkan permasalahan negeri. Untuk menghadapi permasalahan yang terjadi, pemerintah perlu mempertimbangkan pendapat ulama dalam mengambil keputusan. Hal itu diungkapkan menteri kebudayaan dan pariwisata (menbudpar) Jero Wacik, dalam kunjungannya ke situs pemandian kuno, Jolotundo, Trawas, kemarin (21/7).

"Belajar dari masa lalu, seorang resi sangat diperlukan para raja saat mengambil keputusan dalam sebuah kerajaan. Demikian halnya resi atau tokoh agama atau yang biasanya disebut ulama, sangat penting pendapatnya saat mengambil keputusan," ungkapnya kepada wartawan usai jamuan makan siang.

Menurut Jero, pemerintah perlu bersinergi dengan para ulama untuk memimpin negara ini. Sebagai tokoh agama, seorang ulama diperlukan pendapatnya guna mencari solusi terbaik untuk memecahkan masalah. Dengan catatan, ulama tersebut adalah ulama berjiwa ketuhanan dan berjiwa kenegaraan.

"Saat menghadapi masalah pemerintah perlu berkonsultasi dengan para ulama. Ini yang disebut sebagai harmoni. Dalam setiap pergantian pemimpin di negeri ini, harmoni ini penting sekali, antara presiden dengan ulama," ujarnya.

Dalam kunjungan singkat itu, Jero Wacik meninjau beberapa lokasi di dalam situs pemandian kuno Jolotundo. Didampingi kepala Badan Pemeliharaan dan Pelestarian Purbakala (BP3) Jawa Timur, I Made Kusuma Jaya, Jero menerima penjelasan mengenai situs purbakala tersebut.

Selain itu, Jero juga menandatangani prasasti budaya sebagai pengganti ketidakhadirannya waktu sarasehan budaya bulan Maret lalu di Pendopo Agung Trowulan. Di akhir acara, dengan didampingi kepala BP3 dan kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Mojokerto, Ir H Bunawi, Jero meninjau beberapa situs dalam kompleks permandian kuno tersebut. Dalam kesempatan itu, ia juga menyempatkan diri melakukan ritual di pemandian.

Sumber: Harian Bangsa